Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron berbincang dengan jajaran mitra kerja usai melakukan rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri terkait persiapan Pemilu 2019 . Foto: Arief/rni

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP-Elektronik (KTP-el) bagi 4.231.823 penduduk yang belum melakukan perekaman. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan rapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri terkait persiapan Pemilu 2019 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan,  Jakarta,  Selasa (19/3/2019).

“Persepsinya pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) oke, tinggal bagaimana Kementerian Dalam Negeri merekam data yang 4 juta ini supaya mereka juga memiliki hak pilih yang sama," ungkap Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron, usai rapat.

Ia menuturkan kendala yang ditemukan di lapangan, misalnya pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi belum memiliki KTP-el. Sementara, ada juga pemilih yang sudah memiliki KTP-el, namun belum terdaftar. Umumnya, warga yang belum melakukan perekaman adalah mereka yang tinggal di sulit terjangkau.

Karena itu, kata Herman, Komisi II DPR RI meminta pemerintah pusat segera melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat rekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019.

Komisi II DPR RI, KPU dan Bawaslu juga menyepakati warga negara Indonesia yang belum terdaftar di DPT diperbolehkan menggunakan KTP-el, sehingga hak pilihnya tetap tersalurkan. Namun, KTP-el hanya bisa digunakan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sesuai dengan domisili.

Sementara itu, usulan perubahan peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu perhitungan suara, disepakati dari 10 hari menjadi 17 hari serta perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pungutan dan perhitungan suara. Selanjutnya, peraturan Bawaslu terkait hal di atas menyesuaikan. (ann/sf)